Dalamhal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. iamenjelaskan, maksud kegiatan peningkatan kesadaran warga negara indonesia tentang hak dan kewajiban ini diselenggarakan dengan maksud untuk memberi motivasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan dalam mewujudkan satu kesatuan tingkah laku dalam mempersiapkan di dalam memperkokoh persatuan dan Pemenuhankewajiban adalah pemenuhan suatu hal oleh suatu manusia yang menjadi mutlak harus dipenuhi oleh manusia tersebut karena status yang disandang manusia tersebut. Contoh, sebagai warga negara Indonesia ia berkewajiban untuk memenuhi kewajiban seperti warga negara Indonesia lainya, membayar pajak, menaati UU, tidak mengedarkan narkoba, dll. e Siswa meninggalkan kelas tanpa seizin guru kelas atau guru piket. Soal No. 5). Berikan Opini Anda, mengenai alasan kita harus membela negara kita! Jawaban: a. Bela negara merupakan hak dan kewajiban kita. b. Bela negara diatur dalam Undang-Undang. c. Menghargai Jasa Para Pahlawan d. Sebagai usaha untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Hakdan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Menurut saya, hak adalah hal-hal yang seharusnya kita dapatkan. Pengertianhak dan kewajiban didalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia menjadi sebuah pengetahuan wajib untuk setiap masyarakatnya. 1. Hak Dan Kewajiban Ekonomi. 2. Hak Dan Kewajiban Politik. 2. Dalam Bidang Sosial Dan Budaya. 3. Mengenai Pertahanan Dan Keamanan. . - Apa arti Kewajiban Asasi Manusia? Apa pula definisi Hak Asasi Manusia atau yang kerap kita sebut HAM? Berikut penjelasan lebih detail terkait pengertian dan ciri-ciri Hak dan Kewajiban Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang didapatkan sejak lahir dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Tanpa hak ini manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dalam konsepnya, HAM memiliki ciri-ciri khusus seperti hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Sedangkan, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi kesenjangan sosial dalam pelaksanaan HAM. Hak Asasi Manusia Pengertian dan Konsep Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dikutip dari laman Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2020, hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya tanpa terikat status apapun. Ciri-ciri Hak Asasi Manusia Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 20174-5, Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna sebagai berikut 1. HAM merupakan hak alamiah yang melekat pada diri manusia dan dibawa sejak lahir. Hak alamiah adalah hak kodrati manusia sebagai insan merdeka serta memiliki akal budi dan HAM tidak dapat direbut oleh siapapun dari pemiliknya. Hal ini berarti bahwa HAM bersifat mutlak. Adapun batasan HAM adalah HAM yang melekat pada orang lain. HAM merupakan wujud eksistensi dari manusia, apabila hak ini dicabut maka manusia tidak dapat hidup sebagai HAM merupakan insturmen alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiannya yang luhur. Dengan adanya HAM manusia akan hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Infografik SC Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. ciri-ciri dari Hak Asasi Manusia sebagai berikut 1. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa. memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya di dalam kitab suci. Dinyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia dalam segi fisik. Tuhan melihat manusia dari tingkat keimanan dan HAM Mengutip modul PPKn kelas XI 2020 terbitan Kemdikbud, HAM bisa dibagi menjadi beberapa jenis yaitu1. Hak asasi pribadi. Contohnya yaitu hak untuk berpendapat, atau hak memeluk agama dan beribadah sesuai Hak asasi politik. Contohnya adalah hak menjadi warga negara, hak memilih dan dipilih, dan hak masuk partai Hak asasi ekonomi. Contohnya yakni hak memilih pekerjaan, hak bertransaksi ekonomi, atau hak mengumpulkan Hak asasi hukum. Misalnya mendapat perlakuan sama dalam hukum dan Hak sosial dan budaya. Misalnya yaitu hak mengembangkan dan berpartisipasi dalam budaya, hak perlindungan hak cipta, atau hak mendapat Hak dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Ini adalah hak untuk memperoleh peradilan dan perlindungan pada penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau itu, pada Pasal 9 sampai Pasal 66 di UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, ada 10 jenis hak dasar manusia yang mesti dilindungi, yaitu1. Hak untuk hidup2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan3. Hak mengembangkan diri4. Hak memperoleh keadilan5. Hak kebebasan pribadi6. Hak atas rasa aman7. Hak atas kesejahteraan8. Hak turut serta dalam pemerintahan9. Hak wanita10. Hak anakBaca juga Hakikat HAM & Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1966-1998 Apa Saja Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia? Kewajiban Hak Asasi Manusia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Sedangkan, menurut Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimana pun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Apabila hak dan kewajiban tidak seimbang maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Seperti kasus warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Namun, pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan karena terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan juga Sejarah Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember dan Fakta Soal HAM Contoh Norma Kesopanan Apa Itu, Sumber, dan Tujuannya - Pendidikan Kontributor Syamsul Dwi MaarifPenulis Syamsul Dwi MaarifEditor Yandri Daniel DamaledoPenyelaras Yulaika Ramadhani Jakarta - Setiap manusia memiliki hak asasi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Hak asasi tersebut tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapa pun karena hak asasi tersebut berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan manusia, perkembangan manusia dan ada perlakuan yang mengabaikan, merampas atau mengganggu hak asasi seseorang, berarti ia telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi samping hak, juga terdapat sebuah kewajiban di mana setiap orang akan terikat dengan kewajiban tertentu baik sebagai warga negara, umat beragama, dan Hak dan KewajibanMengutip dari modul "PPKN Kelas XI" yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung dan kewajiban ini ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kita melaksanakan kewajiban maka kita akan mendapatkan hak kita, demikian pula sebaliknya kita menuntut hak kita setelah kita melaksanakan yang sering terjadi adalah hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang pada kenyataannya banyak orang yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini bisa disebut tidak ada keseimbangan antara hak dan keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, caranya adalah dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Setiap individu harus mengetahui hak dan Hak dan KewajibanBerikut beberapa contoh hak yaitu1. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ialah mendapatkan kasih sayang dari orang tua2. Mendapatkan kesempatan untuk berkreasi3. Hak kebebasan berpendapat di depan umum4. Mendapatkan perlakuan yang sama dari pendidik5. Mendapatkan perlindungan6. Memperoleh ilmu pengetahuan7. Memperoleh penghidupan yang layak8. Mendapatkan pelayanan masyarakat9. Mendapatkan pasokan listrik dari pemerintah10. Mendapatkan pendidikan dan bimbingan keluargaContoh Kewajiban1. Kewajiban menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar2. Wajib menghormati hak orang lain3. Membantu orang tua4. Menghormati pendidik5. Mengumpulkan tugas tepat waktu6. Tolong-menolong antar peserta didik7. Menghemat energi listrik8. Membayar iuran pemakaian listrik9. Menjaga keamanan dan keselamatan10. Mematuhi rambu-rambu lalu lintasNah, itulah arti dari hak dan kewajiban lengkap dengan contohnya. Untuk hak dan kewajiban warga negara Indonesia sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya Simak Video "Massa Buruh Demo di Patung Kuda, Minta Jokowi Tak Tanda Tangani KUHP" [GambasVideo 20detik] faz/faz Hak dan Kewajiban Warga Negara – Grameds, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada hal-hal yang harus dilakukan atau kewajiban, dan ada juga hal-hal yang harus didapatkan, yaitu hak. Hak warga negara bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harusnya bisa diterima atau dinikmati. Hal itu berarti kita berhak menerima hal-hal yang menjadi hak kita dan kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Sementara itu, kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Definisi Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan PancasilaHak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila PertamaHak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila KeduaHak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila KetigaHak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila KeempatHak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila KelimaHak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Berdasarkan KonstitusiHak Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar UUD 19451. Pasal 272. Pasal 28 A3. Pasal 28 B4. Pasal 28 C5. Pasal 28 D6. Pasal 28 E7. Pasal 28 F8. Pasal 28 G9. Pasal 28 H10. Pasal 28 I11. Pasal 2912. Pasal 3113. Pasal 3314. Pasal 34Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing di IndonesiaRekomendasi Buku & Artikel TerkaitKategori Ilmu EkonomiMateri Terkait Definisi Warga Negara Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara. Secara singkat, Koerniatmo S. juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Mereka memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 26 yang dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU No. 22/1958 dinyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Dalam menerapakan asas kewarganegaraan ada dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan yang berdasarkan perkawinan. Namun, sebelum megara menentukan siapa saja yang menjadi warga negara, negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, sebagaimana diatur dalam pasal 28 E ayat 1 UUD 1945. Pernyataan ini berarti bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklafikasikan sebagai berikut Warga negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara, yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Berikut ini contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan Pancasila, Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Pertama Sila pertama Pancasila berbunyi, “ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut Berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing. Berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih. Wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya. Wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah. Wajib menghormati kepercayaan agama lain. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Kedua Sila kedua Pancasila berbunyi, “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut Berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Wajib bersikap adil dan membela kebenaran. Wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Ketiga Sila ketiga Pancasila berbunyi, “persatuan Indonesia”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut Berhak ikut serta dalam bela negara. Berhak untuk menjadi abdi negara. Wajib memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Wajib menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Keempat Sila keempat berbunyi, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut Berhak mengeluarkan pendapat. Berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat. Wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Kelima Sila kelima berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut Berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah. Berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Berdasarkan Konstitusi Setiap warga negara memiliki hak, bahkan semenjak lahir. Hak yang dimiliki oleh warga negara semenjak lahir disebut dengan hak dasar atau hak asasi manusia HAM. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat diambil atau diusik oleh pihak manapun. Pasal 1 UU No. 19 Tahun 1999 mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat dalam hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi diseimbangkan dengan adanya kewajiban asasi. Kewajiban asasi maksudnya adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, HAM tidak mungkin terlaksana dan ditegakkan. Secara umum, hak warga negara Indonesia dalam konstitusi adalah sebagai berikut Hak untuk hidup. Hak untuk kemerdekaan dan keamanan fisik. Hak menghargai kepribadiannya. Hak untuk mendapatkan yang sama dalam hukum. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan. Hak memiliki benda dengan cara yang sah. Hak untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan. Hak untuk memilih dan memeluk agama. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat. Hak untuk mengadakan rapat dan rapat. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak untuk berdagang. Hak untuk turut serta dalam gerakan kolaborasi dalam masyarakatnya masing-masing. Hak untuk menikmati kesenian. Hak untuk turut serta memajukan keilmuan. Adapun kewajiban warga negara Indonesia secara umum adalah sebagai berikut Menaati hukum dan pemerintahan. Menghormati HAM orang lain. Tunduk kepada undang-undang. Hak Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar UUD 1945 Hak dan kewajiban warga negara di Indonesia diatur dalam konstitusi. Dalam UUD 1945, hak warga negara terkandung dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. 1. Pasal 27 Hak warga negara Indonesia dalam pasal 27 ayat 2 berbunyi “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 2. Pasal 28 A Hak warga negara Indonesia dalam pasal 28 A berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 3. Pasal 28 B Hak warga negara dalam pasal 28 B termuat dalam dua ayat. Ayat 1 berbunyi “warga negara berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah”. Adapun dalam ayat 2 berisi hak kelangsungan hidup, yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”. 4. Pasal 28 C Hak warga negara dalam pasal 28 C termuat dalam dua ayat. Ayat 1 berbunyi, “setiap orang berhak mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia”. Adapun ayat 2 berbunyi, “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. 5. Pasal 28 D Hak warga negara dalam pasal 28 D termuat dalam empat ayat. Ayat 1 berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Ayat 2 berbunyi, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Adapun ayat 3 menjamin hak yang sama dalam ikut serta dalam pemerintahan, sedangkan ayat 4 menjamin hak atas status kewarganegaraan. 6. Pasal 28 E Hak warga negara dalam pasal 28 E termuat dalam tiga ayat. Ayat 1 membahas tentang hak setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan berhak untuk kembali. Selanjutnya, dalam ayat 2 disebutkan jika setiap orang bebas untuk meyakini kepercayaan, menyatakan sikap dan pikiran yang sesuai dengan hati nuraninya. Adapun dalam ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang untuk bebas berbicara, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. 7. Pasal 28 F Pasal ini berisi tentang hak teknologi dan informasi. Pasal ini berbunyi, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 8. Pasal 28 G Pasal 28 F memuat perlindungan pemerintah dan negara atas hak setiap orang untuk mendapatkan izinnya dan keluarga atas harta yang ada di bawahnya, berhak atas keamanan dan kebebasan dari ancaman. Selain itu, warga negara juga berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain. 9. Pasal 28 H Pasal 28 H terdiri atas empat ayat, yang masing-masing berisi tentang hak setiap orang untuk menerima kelahiran dan batin, mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak untuk perawatan kesehatan yang layak; hak untuk mendapatkan persetujuan dan bantuan khusus untuk mendapat kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persetujuan dan keadilan; hak setiap orang untuk jaminan sosial; serta hak kepemilikan pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. 10. Pasal 28 I Hak warga negara dalam pasal 28 I termuat dalam dua ayat. Ayat 1 berisi hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Adapun ayat 2 memberikan hak untuk bebas dari diskriminasi serta mendapat perlindungan dari tindakan diskriminatif. 11. Pasal 29 Pasal 29 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 12. Pasal 31 Hak warga dalam pasal ini adalah mendapatkan pendidikan, sedangkan penyelenggaraan pendidikan dasar dijamin dan dibiayai oleh negara. 13. Pasal 33 Pasal 33 terdiri atas tiga ayat yang berisi ketentuan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting dan disetujui hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan penggunaan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi, udara, dan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; serta penyelenggaraan ekonomi nasional yang demokratis, berwawasan lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan. 14. Pasal 34 Dalam pasal ini, negara menjamin semua fakir miskin dan anak-anak terlantar. Warga negara juga berhak mendapat pelayanan kesehatan yang layak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, warga negara juga berhak untuk mendapat jaminan sosial, khususnya masyarakat lemah dan tidak mampu. Jaminan sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing di Indonesia Bagi warga negara asing WNA yang mendapat izin tinggal juga menerima hak dan kewajiban selama berada di Indonesia antara lain Kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan. Hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya. Tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk beda agama. Pelaksanaan hak warga negara dalam UUD 1945 dikaitkan langsung dengan kewajiban karena memang mempunyai keterkaitan. Inilah yang membuat perumusan hak dan kewajiban itu dicantumkan dalam satu pasal, seperti pasal 27 ayat 1, yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam kaitan ini, dapat diketengahkan masalah hak-hak warga negara, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pertahanan. Sebelum amandemen, tidak ada HAM dalam UUD 1945. Hal ini disebabkan HAM tidak sesuai dengan paham negara integralistik yang dianut UUD 1945. Paham negara integralistik yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan, tetapi untuk menjamin masyarakat secara persatuan. Itulah penjelasan singkat mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan euatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan perannya sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejola masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Grameds juga dapat mengunjungi koleksi buku Gramedia di untuk memperoleh referensi tambahan tentang budaya musyawarah yang masih tetap dilestarikan di Indonesia. Berikut ini rekomendasi buku Gramedia yang bisa Grameds baca untuk mempelajarinya secara penuh. Selamat membaca. Temukan hal-hal menarik lainnya dalam Gramedia sebagai SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi buku-buku terbaik untuk para Grameds. Rekomendasi Buku & Artikel Terkait BACA JUGA 10 Manfaat Musyawarah dalam Masyarakat Pengertian Bangsa Tujuan, Faktor, Unsur, dan Ciri-Cirinya Pengertian Musyawarah Syarat, Prinsip, Manfaat, dan Etika Pengertian Nilai Dasar Pancasila dan Contohnya Pengertian Warga Negara Fungsi, Hak dan Kewajibannya ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien Hak beragama. Foto FlickrMana yang lebih dulu diprioritaskan, pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban? Terkadang sebagai seorang warga negara atau sebagai seorang manusia, kita seringkali bingung kewajiban seperti apa yang harus kita tunaikan atau hak seperti apa yang bisa kita dapatkan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita tidak selalu memiliki kewajiban dan hak yang sama di antara satu sama kewajiban pengusaha tentu berbeda dengan kewajiban karyawan. Contoh lainnya, kewajiban seorang anak tentu berbeda dengan kewajiban orang tua. Artinya, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban masing-masing orang tergantung posisi mereka pendapat Prof. Dr. Notonagoro yang dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hak merupakan suatu tindakan atau hal yang diterima yang oleh suatu pihak yang secara prinsipil tidak bisa digugat oleh pihak atau orang lain. Menurutnya, hak dan kewajiban adalah dua entitas yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama seseorang ingin menuntut hak dari suatu pihak, ia terlebih dahulu harus melaksanakan kewajibannya. Sebagai contoh, seorang karyawan boleh menerima haknya sebagai pekerja di suatu perusahaan setelah ia bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah pada karyawan yang telah menjalankan pekerjaan, sesuai dengan kesepakatan. Jika kedua belah bihak tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, perusahaan dan karyawan berhak menuntut. Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban dalam DemokrasiIlustrasi pelaksanaan Pemilu. Foto FlickrSebagai warga negara Indonesia pun kita juga perlu memahmi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Salah satu contoh pelaksanaan kewajiban sebagai waga negara adalah membayar itu, pemenuhan hak sebagai warga negara dapat dicerminkan dengan berbagai hal, seperti hak memilih pemimpin dan wakil rakyat dalam Pemilu, sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang mereka anut. Kita pun berhak mengetahui latar belakang calon wakil rakyat atau pemimpin negara yang akan kita dengan ketentuan Pasal 22E ayat 6 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan bebas, langsung, jujur, dan adil. Bisa disimpulkan bahwa kebebasan kita sebagai warga negara dalam menggunakan hak pilih juga sudah diatur oleh Undang Undang Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban dengan CerdasPemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara yang baik perlu dilakukan dengan cerdas. Maksudnya, warga negara wajib mengetahui kewajiban dan haknya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu bisa dilakukan dengan cara mencari informasi atau membaca ketentuan-ketentuan tertulis, seperti Undang-Undang yang telah diatur. Dengan begitu, kita bisa menjadi warga negara yang cermat tanpa harus melanggar aturan dan mengabaikan kewajiban.

berikan pemahaman anda mengenai pemenuhan hak dan kewajiban